Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Health Insurance’ Category

Active Income Vs Passive Income

Berkembangnya dunia Multi Level Marketing (MLM) adalah sebuah fenomena baru. Bagi sebagian orang, MLM adalah ladang bisnis yang menjanjikan, dan sebagian lainnya apatis bahkan membenci MLM. Ada yang bilang MLM haram, namun justru banyak tokoh agama terkemuka melihat MLM sebagai sarana meningkat kesejahteraan umat. Pro-kontra memang wajar. Kalau menurut pendapat pribadi MLM memang menawarkan sistim bisnis yang luar biasa hebat, dan mereka yang malas dipastikan tidak akan mampu bertahan di sistem pemasaran seperti ini. Dunia MLM sangat kental dengan bahasa Pasif Income atau Pendapatan Pasif. Trus apa hubungannya dengan kesehatan?

 Teringat ceramahnya seorang pengusaha, “tanam aset, itulah nanti yang akan menyelamatkanmu kemudian”. Benar, ini hampir sama dengan konsep asuransi, tanam premi dan nikmati kemudian. Lawan dari Pasif Income, ya udah pasti Aktif Income, :P. Dari segi kesehatan, Aktif Income sangat rentan untuk dijadikan sebuah tiang utama pendapatan. Sebab jika anda sakit, tiang penyangga ini benar-benar tiada berguna. Dampaknya kesehatan anda makin memburuk, karena kebutuhan pengobatan dan lainnya ikut ambruk.

Paradigma Kerja seorang Active Income

Lain halnya dengan Pasif Income. Dimana ketika anda sakit, aset-aset anda akan terus bergerak memenuhi kebutuhan keluarga anda dan pengobatan anda. Hebat khan, karena perbedaan utama dari Pasif dan Aktif Income adalah bagaimana sebuah penghasilan atau pendapat diperoleh, apakah anda yang bekerja ataukah aset anda yang bekerja.

Salam sehat…

Advertisements

Read Full Post »

Apakah kesehatan bagian dari politik? Atau apakah politik juga mencakup kesahatan? Jawabannya tentu saja. Yuk kita berkenalan dengan politik kesehatan dan kesehatan politik!

Kalau ndak salah definisi sehat menurut UU N0 23 Tahun 1992, kesehatan mencakup 4 aspek, yakni fisik (badan), mental (jiwa), sosial, dan ekonomi. Batasan kesehatan tersebut diilhami oleh batasan kesehatan menurut WHO. (Nb: mohon infonya kalau ada yang terbaru yah)

Sedangkan definisi politik sangatlah banyak. Tapi ada definisi yang sangat gampang diingat. Teori politik dari kakek kita si Aristoteles yang berkata “Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama”.

Hummm. trus apa hubungannya politik dan kesehatan? Cara gampangnya lihat contoh nyata berikut ini.

gitu aja repot ... sumber google

Hubungan kesehatan dan politik. Percaya ngak kalau kesehatan dapat membatasi seseorang dalam berpolitik. Ingat pada pemilu 2004 lalu, Bang Gus Dur dinyatakan tidak berhak mencalonkan diri sebagai presiden karena dianggap tidak sehat. (Padahal menurut hemat saya, bisa saja dia dikategorikan sehat, hehe). Contoh lain, belakangan ini biasanya sebelum pilkada dilansungkan banyak daerah2 yang mengalami kerusuhan massal karena calon idolanya dinyatakan tidak sehat (ada2 saja). Tidak sampai disitu, sempat heboh juga (kasus ini yang paling kusukai), disahkannya RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 14/1985 tentang Mahkamah Agung (MA). Pengesahan UU tertanggal 18 Desember 2008 yang menyatakan batas usia pensiun hakim agung adalah 70 tahun. Nyatanya hakim2 kita pada ketuaan dan banyak pingsannya pada usia tersebut. Liat dulu dong batas produktivitas negeri ini atau angka harapan hiduplah. Kemudian susun UU yang benar. Kasus semacam ini banyak contohnya. Inilah yang disebut politik kesehatan.

kok, kalau difoto, MD selalu berpose miring?

Lantas yang kesehatan politik gimana? Liat tuh, kebijakan Jamkesmas, Jampersal, ataupun jam dinding hehe. Membahas mengenai Jamkesmas memang unik. Contoh paling uniknya adalah kasusnya si seksi Malinda Dee. Ingat, Malinda bukan tahanan miskin, kok seenaknya memakai Jamkesmas untuk operasi tiiiit-nya. Ok ok, contoh lain dari kesehatan yang berpolitik yaitu anggaran kesehatan. Sejujurnya ini butuh kepedulian politik untuk menjawab problem ini. Anggaran 2,3% terlalu sedikit untuk jaminan kesehatan negri ini. Makanya studi banding donk. Kok studi banding? Maksudnya bandingkan anggaran kesehatan dengan biaya jalan2 ke luar negri, hehe.

Read Full Post »

Aku ingin mati!

Aku berhak untuk mati sebagaimana aku berhak untuk hidup

Saya sendiri sering mendengar kalimat ini. Entah ini diucapkan oleh teman saya yang iseng atau mereka yang telah kurang bergairah untuk hidup, hehe. Kala itu pelbagai berita tentang eutanasia lagi hangat-hangatnya, kalau ndak salah kasusnya Hasan Kesuma – Isna Nauli (pertengahan 2004), dimana beliau meminta agar istrinya disuntik mati sebab keterbatasan biaya pengobatan sedang sakit yang diderita sang istri sangat kecil kemungkinan untuk sembuh. Saya tidak mau ikut-ikutan acara nulis “gosip”, dimana mengangkat kasus jika lagi tren terbaru. Saya kembali menulis tetang euthanasia walau tren kasus ini telah hilang hanya sebagai wujud sharing dan berbagi info (opini juga).

Memang tugas seorang dokter adalah untuk menolong jiwa seorang pasien. Tapi bagaimana kalau pasien memang susah untuk disembuhkan? Padahal biaya terus menumpuk. Maka cara yang bisa dilakukan adalah dengan menghentikan tindakan medis / pertolongan kepada pasien. Nah, penghentian pertolongan tersebut merupakan salah satu bentuk euthanasia. Kasus semacam ini harusnya memberi peringatan akan lemahnya jaminan kesehatan warga kita. Out of pocket (membayar tunai untuk pengobatan) pelan-pelan membunuh masyarakat kita.

Agama melarang. Hukum melarang. Pembela HAM ikut-ikutan. Terus apakah proses untuk mendapatkan euthanasia benar-benar tidak ada di negeri ini? Sebuah pengakuan menarik dari salah satu perawat yang muncul dalam acara Kick Andy yang menyatakan bahwa dalam setahunnya biasanya melakukan tindakan eutanasia sebanyak 15 kali. Waaah, ternyata banyak yah.

Hummm… memang benar hak untuk hidup diakui oleh siapapun, aturan manapun, dan dimanapun. Terus bagaimana dengan hak untuk mati? Harusnya khan ada hak untuk mati juga?

Hahaha, ini adalah bentuk salah kaprah. Saya yakin Anda tidak punya hak untuk hidup, melainkan hak untuk mempertahankan hidup. Bingung? Saya juga agak bingung menjelaskan, hehe. Gini deh, ketika kita belum lahir, kita tidak pernah menuntut hak untuk hidup khan? (wong lahir atau ndak Dia yang tentukan). So, jangan menuntut untuk mati donk.

Ingat sekali lagi… KITA HANYA BERHAK UNTUK MEMPERTAHANKAN HIDUP.

Jalan terbaik untuk kasus ini adalah rombak sistem pembayaran kesehatan kita. Sadarlah berasuransi. Negara juga harus membimbing warganya. Jangan biarkan kami kebingungan. Anda melarang namun tidak memberi solusi wahai negaraku. Apa kata dunia?

Kritik dan sarannya kutunggu. Salam sehat

Read Full Post »

“Hanya dengan perubahan segalanya bisa bertahan hidup” ujar si bunglon. Demikian juga halnya pada sektor kesehatan. Perubahan pada sektor kesehatan antara lain berupa berubannya arah kebijakan kesehatan, pola pembangunan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan lain-lain. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan politik, krisis ekonomi, perubahan pola pembangunan seperti sentralisasi menuju desentralisasi, serta banyak faktor lain yang mempengaruhi.

Layaknya sebuah perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Bukankah begitu? Perubahan di sektor pembiayaan kesehatan menjadi agenda perubahan yang sangat penting saat ini. Mengapa penting? Sebuah dilema besar jika kita berhadapan dengan sektor pembiayaan kesehatan. Di satu sisi pemerintah sangat “loyo” dalam penganggaran, di sisi lain masyarakat kita sangat lemah untuk “mandiri”. So, mau gimana lagi? Okey, sebelum kita bergerak menuju poin sasaran perubahan, sangat penting untuk mengetahui posisi kita dan ke arah mana yang akan kita tuju. Lebih jelasnya kita lihat 4 metode pembiayaan kesehatan berikut ini.

Terdapat 4 sektor sumber pembiyaan utama sektor kesehatan, yaitu:

Pemerintah
Peran pembiayaan kesehatan oleh pemerintah semakin lama semakin menjadi lebih reaktif dan kurang progmatik dihampir sebagian besar negara – negara termasuk negara – negara berkembang. Tantangan terbesar dari negara berkembang adalah lemahnya political will terhadap sektor kesehatan hal ini bisa dilihat dari lemahnya pembiayaan sektor kesehatan. Hal ini dapat dimaklumi karena orientasi negara berkembang terpecah-pecah ke berbagai sektor yang memang butuh perhatian serius juga. Namun lemahnya political will bisa disebabkan oleh kuatnya pandangan bahwa kesehatan adalah sektor konsumtif, padahal kesehatan adalah sebuah modal/aset sama halnya dengan pendidikan.

Sumber – sumber swasta
Privatisasi
Ketika permintaan konsumen terhadap pelayanan kesehatannya melebihi persediaan sektor pemerintah, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, maka konsumen beralih ke sektor swasta. Sistem ini merupakan sistem rimba dengan slogannya “kami hanya melayani yang mampu membayar”. Bagaimana dengan si miskin?
Pembayaran langsung oleh pengguna (user fees)
Pembiayaan msayarakat mempunyai komponen pembayaan langsung perpelayanan (fee for service). Di Indonesia 70% masyarakat kita menggunakan metode fee for service. Metode ini sangat rentan karena banyak kasus seseorang tidak mampu membayar layanan kesehatannya karena kemampuan ekonomi terbatas. Laporan WHO 100 juta orang jatuh miskin tiap tahunnya karena membayar layanan kesehatan dengan metode ini (lebih jelasnya klik disini).

Asuransi kesehatan
Asuransi kesehatan adalah suatu program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat yang biayanya dipikul bersama oleh masyarakat melalui sistem kontribusi. Asuransi kesehatan dapat kelola oleh sebuah negara atau melalui lembaa swasta. Metode ini sangat ampuh guna memberi perlindungan kesehatan bagi masyarakat ditengah mewabahnya sistem fee for service.

Sumber – sumber eksternal
Bantuan pembiyaan eksternal bagi sektor kesehatan berbentuk dana bantuan atau dana pinjaman banyak tedapat di negara – negara sedang berkembang. Tingkat pembiyaan yang tepat sulit dipastikan, oleh karena itu sumber ini tidak bisa diandalkan sebagai sumber pembiayaan kesehatan seutuhnya.

Perubahan…. Metode mana yang layak digunakan sekarang? Berubahlah atau Anda mati konyol.

Saran dan kritiknya ditunggu  :). Salam sehat

Read Full Post »

Failing or inadequate health systems are one of the main barriers to scaling-up interventions towards the achievement of the millennium development goals. Poor countries have long struggled to control infectious disease, reduce mortality and severe morbidity, and improve survival rates with inadequate resources that are echoed in delayed diagnosis and poor service delivery at local levels.

Out-of-pocket (OOP) expenditure is the principal source of health financing in many developing countries, particularly in Asia. The situation in Indonesia is very similar with other countries in Asia. OOP expenditure is the dominant source of health financing; almost 70% of total private expenditure is incurred at the point of use of health services. Health insurance can provide financial protection to household in the event of health shock and can reduce catastrophic OOP expenditure on health care.

Health insurance is a key instrument in current health financing reforms. In a review published, the lack of attention to the ability of poor households to pay fees, and the effects of user fees on health seeking and treatment. Subsequent studies in low and middle-income countries on the relationship between user fees and the utilization of public health services support claims that direct costs discourage presentation by poor people.

Low coverage has resulted from a range of factors, including low capacity to pay premium contributions. In other hand, a world health insurance would shed different light on the problem of sustainability. Several effective health interventions are branded as “unsustainable” in poor countries, because national health budgets cannot afford them.

So, what is the best way in your view?

Source:

World Health Organization: Everybody’s Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes, WHO’s Framework for Action. Geneva: WHO; 2007.

van Doorslaer E, O’Donnell O, Rannan-Eliya RP, Somanathan A, Adhikari S, Garg C, Harbianto D, Herrin A, Huq M, Ibragimova S: Effect of payments for health care on poverty estimates in 11 countries in Asia: an analysis of household survey data. Lancet 2006, 368:1357-1364.

Ekman B: The impact of health insurance on outpatient utilization and expenditure. Health Research Policy and system 2007 doi:10.1186/1478-4505-5-6

Gilson L: The lessons of user fee experience in Africa. Health Policy Plan 1997, 12(4):273-285.

Ridde V: Fees-for-services, cost recovery, and equity in a district of Burkina Faso operating the Bamako Initiative. Bulletin of the World Health Organization 2003, 81(7):532-538.

Jakab M, Krishnan C: Review of the Strengths and Weaknesses of Community Financing. In Health Financing for Poor People:Resource Mobilization and Risk Sharing Edited by: Preker, Carrin G. World Bank: Washington; 2004.

Ooms G (2006) Health development versus medical relief: The illusion versus the irrelevance of sustainability. PLoS Med 3: e345.doi:10.1371.journal.pmed.0030345

Note : This is my literature study for my proposal Master of Public Health

Read Full Post »

Ternyata dengan uang seribu rupiah, negara kita bisa mencapai kesehatan yang prima. Yah betulan, sehat bukan dalam tanda kutip, warga kita bisa sehat seluruhnya dengan uang seribu perak. Kok bisa?

Okay… ini adalah hitung-hitungan penulis. Kita ambil data tahun 2010 (untuk tahun 2011 khan belum ada, hehe)

Jumlah penduduk tahun 2010 = 234,2 juta jiwa

Bayangkan jika seluruh penduduk Indonesia “menyumbang” Rp. 1.000,- untuk anggaran kesehatan:

234,2 juta x 1.000 = 234,2 milyar

Aku pikir ini adalah angka yang sangat besar untuk anggaran kesehatan per-hari bahkan untuk perbulannya (jika 21 triliun anggaran kesehatan dari pemerintah tetap dicairkan).

Kenapa tidak diberlakukan asuransi menyeluruh… non pns juga butuh asuransi kesehatan. Apakah tidak ada orang yang sedang duduk di kementrian kesehatan pernah belajar asuransi? Ataukah bencana “aku tidak bisa berobat karena miskin” tetap menjadi bahan proyek yang menggiurkan?

Seorang yang buta huruf-pun pasti rela membayar premi 1.000 rupiah, jika dijamin mendapatkan asuransi kesehatan selama sebulan. Wong, hitung-hitungannya biaya penyembuhan sakit itu sangat besar. Misalnya, untuk gejala influenza aja bisa menguras biaya 10 – 20$ (seratus ribu hingga dua ratus ribu rupiah). Uang seribu perak yang nilainya setara dengan tiket toilet tentu tidaklah terlalu memberatkan bagi seluruh warga bumi pertiwi ini.

Sudah saatnya kita lupakan pembayaran tunai tiap kali sakit… Go insurance era… Seribu per bulan/penduduk, mungkinkah?

Salam sehat

Read Full Post »